Peraturan hukum tentang lotere di Indonesia memegang peranan penting dalam mengatur aktivitas perjudian yang melibatkan undian. Lotere merupakan salah satu bentuk permainan judi yang sangat populer di Indonesia, namun perlu diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, lotere di Indonesia diatur oleh pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Peraturan hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik perjudian ilegal dan memastikan bahwa lotere dijalankan secara transparan dan adil.
Pentingnya peraturan hukum tentang lotere di Indonesia juga disampaikan oleh Dr. H. Ahmad Tarmizi, M.Hum., seorang pakar hukum di Universitas Indonesia. Menurut beliau, lotere merupakan aktivitas yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat jika diatur dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberlakukan peraturan hukum yang jelas dan tegas terkait dengan lotere agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam implementasi peraturan hukum tentang lotere di Indonesia, peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat penting. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lotere harus dijaga dengan baik untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan adanya peraturan hukum yang kuat dan pengawasan yang ketat, diharapkan lotere di Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko yang merugikan. Semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, perlu bekerja sama untuk menjaga keberlangsungan lotere yang sehat dan berkualitas.
